Sunday, 9 March 2014

Demokrasi, Transisi, Korupsi.

Latar belakang didirikannya lembaga penegak korupsi adalah reformasi 1998 di mana masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik, yang di mana salah satu dari mandat reformasi adalah berantas KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang sudah mendarah daging di masa orde baru. Selain itu, perubahan dari otokrasi yang sarat dengan korupsi menuju demokrasi yang anti-korupsi menjadi angin segar perubahan menuju bangsa yang lebih sejahtera. Tapi kemudian kehidupan lebih baik yang diimpikan tak kunjung datang, malah korupsi semakin merajalela. Menurut world bank, definisi korupsi yaitu the misuse of public power for private benefit, sementara transparency International mengatakan bahwa corruption is the abuse of entrusted power for personal gain. Intinya sama, korupsi itu adlah memperkaya diri sendiri dari uang rakyat. Klitguard dalam buku tersebut menuliskan sebuah rumus korupsi, yaitu C = M + D – A. Dimana, C= corruption, M= Monopoly, D= discretion, A= accountability. Korupsi terjadi jika seseorang atau kelompok memiliki monopoli yang tinggi di tambah dengan diskresi atau keleluasaan/kesewenang-wenangan sementara pertanggungjawabannya lemah bahkan tidak ada, maka di sanalah celah untuk melakukan korupsi terbuka lebar. Apakah korupsi sebuah budaya? Korupsi bukanlah budaya, karena koruptor bukan seorang budayawan, ungkap seorang budayawan sambil nyeletuk. Korupsi bisa terjadi karena adanya cultural determinism, patrimonialisme, warisan historis pada zaman belanda dulu, juga karena adanya feodalisme. Maka disinilah persoalan korupsi sebagai persoalan transisi. Seperti kurva yang ada di cover buku tersebut yang menggambarkan bahwa transisi adalah klimaks dari persoalan korupsi, sedang otoriatarianisme adalah permulaan, sementara demokrasi adalah anti-klimaks dari korupsi itu sendiri. Masa transisi atau bisa kita juga mengatakan masa adaptasi sebagai klimaks terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pejabat public itu sendiri. Maka persalan korupsi di sini adalah persoalan sistemik yang juga harus diselesaikan dengan sistemik pula. Pertanyaan yang kemudian muncul dan perlu dimunculkan adlah bagaimana menghadapi masa transisi yang begitu rumit ini? Ini adalah sebuah pilihan sadar untuk kita semua, seperti apa dan selayaknya kita harus bagaimana. Maka yang perlu dilakukan adalah memahami dan memperkuat system integritas nasional itu sendiri, sebagai penyelesaian yang integral dan menyeluruh dari permasalahan korupsi yang sistemik. Ada delapan pilar system Integritas Nasional; public awareness, public anticorruption strategies, public participation, watchdog agencies, the judiciary system, the media, private sector, and the international cooperation. Maka dengan memperkuat semua institusi inti dan peran dari semua pihak; pejabat public (eksekutif, legislative, dan yudikatif), Auditor negara/ BPK, masyarakat sipil, dan swasta, semua menyatu dan bekerja sama memberantas korupsi mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, maka tidak ada ketidakmungkinan jumlah korupsi akan semakin menyusut dari hari ke hari. Kita perlu memunculkan sikap dan pikiran yang positif terkait nasib korupsi di masa depan. Karena dengan pikiran itu, maka akn muncul harapan yang disertai dengan niat dan usaha untuk melawan korupsi itu sendiri. Jika Indonesia baru menyadari permasalahan pelik korupsi dan baru mendirikan lembaga yang intens memberantas korupsi itu sendiri, maka Negara-negara yang sekaraang memiliki indeks persepsi korupsi rendah sudah melakukannya sejak dulu, misalnya Hongkong sejak 1974, Australia pada tahun 1988, As tahun1989, dan singapura tahun 1952, sementara kita baru pada tahun 2003. Maka tidak ada kata terlambat. Setidaknya kita berusaha menyiapkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-cucu kita di masa yangakan datang.

0 comments:

Post a Comment

 

Azkia Rostiani Rahman Template by Ipietoon Cute Blog Design